DPRD Metro Gelar Rapat Paripurna Penyampaian LKPJ Walikota Melalui ‘Video Teleconference’

14 views

Cyberlampung.com METRO – Dalam situasi mewabahnya virus corona atau Covid-19, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro tetap menggelar rapat paripurna melalui video teleconference, Selasa (7/4/2020). Pada rapat paripurna dengan agenda penyampaian LKPJ Walikota Metro 2019 itu para anggota tetap berada di ruang sidang DPRD setempat, sedangkan Walikota Metro Pairin dan jajaran eksekutif berada di Command Center lantai dua Bappeda Kota Metro,

Rapat paripurna digelar dengan menaati prinsi-prinsip protokol kesehatan untuk menghindari penyebaran Covid-19, yaitu semua peserta rapat dan panitia mengenakan masker dan menjaga jarak.

Rapat paripurna tersebut tetap digelar meskipun dengan tata cara yang berbeda dengan biasanya, karena yang dibahas adalah masalah penting, yaitu Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Metro tahun anggaran 2019.

Ketua DPRD Kota Metro Tondi MG Nasution menjelaskan, paripurna tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Metro merupakan agenda rutin tahunan yang harus digelar oleh lembaga legislatif.

“Dengan segala keterbatasan, hari ini LKPJ dengan harus tetap berjalan.Tadi sudah disampaikan beberapa hal yang telah dilakukan pemerintah daerah di tahun 2019. Silahkan nanti teman-teman fraksi menanggapinya seperti apa. Apakah memang sudah oke, atau masih ada yang kurang,” kata Tondi.

Wakil Ketua II DPRD Kota Metro Ahmad Kuseini juga mengungkapkan bahwa paripurna teleconference kali ini dengan agenda mendengarkan Laporan Walikota.

“Setelah kita teleconference dengan pemerintah daerah, yang pertama kita ini mendengarkan dari Pak Walikota cukup detail dan panjang. Setelah kita mendengarkan dan disajikan dalam bentuk tertulis juga, tentu besok juga kita pandangan fraksi masing-masing. Banyak yang disampaikan, tentang program semasa 2019 intinya fokus pada penyampaian LKPJ,” katanya.

Walikota Metro Achmad Pairin pada rapat paripurna tersebut menyampaikan RKPD Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Metro akhir tahun 2019.

LKPJ yang disampaikan merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Serta Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sesuai peraturan tersebut, Kepala Daerah dalam hal ini Walikota dan Wakil Walikota Metro, berkewajiban menyampaikan LKPJ kepada DPRD setiap akhir tahun anggaran. Kestabilan kebijakan sudah mulai dapat dilihat dari hasil-hasil pembangunan yang tepat sasaran sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam dokumen RPJMD sebagai acuan untuk mewujudkan janji kepada masyarakat Kota Metro.

“Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini, merupakan gambaran pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun 2019, dimana didalamnya terdapat capaian kinerja maupun anggaran, prestasi dan juga kendala dalam penyelenggaraan pemerintah daerah,” tutur Pairin.

Ia menyampaikan bahwa gambaran perkembangan kondisi umum Kota Metro yang kita cintai ini, dari sisi aspek kesejahteraan masyarakat sebagai bentuk impact atas pelaksanaan pembangunan. (Advertorial)

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.