BKPSDM dan Inspektorat Akan Koordinasi Bahas ASN Jadi Pengurus KONI

575 views

Cyberlampung.com METRO – Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Metro mengaku belum menerima rekomendasi soal ASN yang menjabat di kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Pasalnya, Senin (11/3/2019) pihaknya akan berkoordinasi terkait hal tersebut.

“Belum ada rekomendasi. Tapi nanti Senin (11/3/2019) saya akan koordinasi lagi dengan teman-teman,” terang Kepala BKPSDM Kota Metro Welly Adiwantara.

Menurutnya, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Inspektorat terkait hal tersebut. Pihaknya juga mengaku belum mengatahui rekomendasi tersebut. “Mungkin rekomendasinya ke bagian hukum dulu untuk dipelajari. Tapi nanti coba saya koordinasi lagi dengan teman-teman,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Inspektorat Kota Metro mengaku telah menerima laporan mengenai sejumlah ASN yang masuk dalam kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Metro. Pihaknya juga telah menindaklanjuti laporan tersebut ke pimpinan.

“Iya kita sudah terima laporan. Kita juga sudah cek pasal per pasal, dan memang tidak boleh. Karena itu kita sudah buat laporan ke pimpinan,” terang Inspektur Kota Metro Jihad Helmi.

Menurutnya, dalam per pasal tersebut memang tidak diperbolehkan ASN yang menduduki jabatan masuk dalam kepengurusan KONI. Aturan tersebut tertuang dalam UU Nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan Pasal 40 yang berbunyi pengurus Komite Olahraga Nasional, Komite Olahraga Provinsi, Komite Olahraga Kabupaten/Kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan pejabat publik.

Selain itu juga, tambah dia, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2007 tentang penyelenggaraan olahraga oada Pasal 56. Isinya, pengurus Komite Olahraga Nasional, Komite Olahraga Provinsi, dan Komite Olahraga Kabupaten/Kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan pejabat publik. “Iya kita sudah pelajari. Memang tidak boleh untuk distruktur, tapi di cabang olahraganya boleh,” paparnya.
Diketahui, berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800/R308/33 yang dikeluarkan pada 28 Juni 2011 menyatakan tegas larangan ASN merangkap jabatan di tubuh KONI. Surat yang dikirimkan kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota itu berisi tentang Larangan Perangkapan Jabatan pada Kepengurusan KONI dengan Jabatan Struktural dan Jabatan Publik. Bahkan dalam surat edaran itu ditegaskan sanksi bagi ASN yang melanggar atau tetap ngotot rangkap jabatan di kepengurusan KONI maupun di struktural ASN.

Surat edaran yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan belum dicabut hingga kini itu, memberikan sanksi ringan hingga yang terberat bagi yang tidak mematuhi. Sesuai dengan UU Nomor 3 Tahun 2005 dan PP Nomor 16 Tahun 2007, bagi pejabat struktural dan pejabat publik yang tidak mengindahkan ketentuan dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 121 Ayat (1) dan Pasal 122 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007. Sanksi yang dijatuhkan dapat berupa peringatan, teguran tertulis, pembekuan izin sementara, pencabutan izin, pencabutan keputusan atas pengangkatan atau penunjukkan atau pemberhentian, pengurangan, penundaan atau penghentian penyaluran dana bantuan, dan atau yang paling berat adalah kegiatan keolahragaan yang bersangkutan tidak diakui. Dengan tidak diakuinya kegiatan keolahragaannya, bisa berimplikasi pelanggaran hukum jika KONI yang jabatannya dirangkap ASN struktural, mendapatkan dan menggunakan kucuran dari dana APBD atau APBN.

Selain itu, dalam surat edaran Mendagri juga disampaikan dalam Pasal 56 Ayat (2), (3), dan (4) ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 bahwa pengurus sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilarang memegang suatu jabatan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dan militer dalam rangka memimpin satuan organisasi negara atau pemerintahan. Antara lain jabatan eselon di departemen atau lembaga pemerintahan non departemen dan dilarang memegang suatu jabatan publik yang diperoleh melalui suatu proses pemilihan langsung oleh rakyat atau melalui DPR. (Adiwangsa)

Leave a Comment

Your email address will not be published.